Bojonegoro (vokalnews.com) – Enam tahun setelah dugaan korupsi Participating Interest (PI) Blok Cepu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, polemik pengelolaan dana migas daerah kembali meletup di ruang publik Bojonegoro. Kali ini bukan melalui dokumen hukum, melainkan simbol perlawanan warga berupa puluhan spanduk yang menuntut audit dan transparansi di tubuh PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Dua momentum berbeda waktu ini memperlihatkan satu benang merah: pertanyaan lama soal tata kelola PI yang belum sepenuhnya terjawab
Warisan Kebijakan yang Tak Pernah Benar-benar Tuntas
Pemberitaan tahun 2020 (tepatnya Nopember 2020) mencatat pelaporan dugaan korupsi PI Blok Cepu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyoroti konstruksi kebijakan sejak awal kerja sama ADS dengan pihak swasta, termasuk PT Surya Energi Raya. Laporan tersebut mempersoalkan komposisi saham, pembagian dividen, serta dugaan pelanggaran regulasi BUMD yang berpotensi merugikan kepentingan daerah.
Dalam narasi pelapor saat itu, akar masalah tidak berdiri pada satu peristiwa, melainkan rangkaian keputusan kebijakan lintas periode pemerintahan. Perjanjian kerja sama 2005 dan penataan saham 2009 menjadi titik krusial yang disebut mempengaruhi posisi tawar daerah dalam menikmati manfaat ekonomi migas.
Isu tersebut sempat menjadi diskursus hukum dan politik, namun setelah pelaporan dilakukan, perkembangan informasi ke publik relatif terbatas. Kekosongan informasi inilah yang, menurut sejumlah pengamat, menciptakan ruang spekulasi sekaligus memupuk kecurigaan publik.
Spanduk 2026: Ekspresi Sosial atas Pertanyaan Lama
Gelombang spanduk yang muncul pada Februari 2026 dapat dibaca sebagai transformasi isu dari arena hukum ke arena opini publik. Pesan yang terpampang—mendesak pengusutan korupsi dan audit terbuka—sejatinya mengulang substansi kritik 2020, meski dengan medium berbeda.
Fenomena ini menunjukkan bahwa polemik PI tidak hilang, melainkan bertransformasi. Jika pada 2020 isu bergerak melalui mekanisme pelaporan formal, maka pada 2026 ia tampil sebagai tekanan sosial yang lebih kasat mata. Dalam perspektif komunikasi kebijakan, pergeseran ini sering terjadi ketika publik menilai proses formal belum menghasilkan kejelasan.
Krisis Transparansi dan Legitimasinya
Korelasi kedua peristiwa memperlihatkan pola klasik dalam konflik tata kelola sumber daya alam daerah: desain kebijakan yang dipersoalkan, laporan hukum yang belum terang, lalu muncul tekanan publik. Kondisi tersebut memunculkan apa yang oleh analis kebijakan disebut sebagai trust deficit—kesenjangan kepercayaan antara institusi pengelola dan masyarakat.
Sebagai BUMD pengelola PI, ADS berada di posisi strategis sekaligus rentan. Dana migas tidak hanya dipandang sebagai instrumen bisnis, tetapi juga simbol kesejahteraan rakyat. Ketika manfaatnya tidak terasa secara transparan, ruang kritik mudah terbuka dan berulang.
Sejumlah pengamat menilai aksi spanduk bukan semata tudingan hukum, melainkan refleksi kebutuhan warga atas keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Dalam kerangka hak publik, tuntutan audit terbuka merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Dari Dokumen ke Ruang Jalanan
Perbandingan pemberitaan Nopember 2020 dan 2026 juga menunjukkan perubahan arena konflik. Tahun 2020, polemik berada dalam wilayah dokumen kebijakan, laporan hukum, dan perdebatan elite. Tahun 2026, isu tersebut hadir di ruang jalanan—terlihat, terbaca, dan menjadi percakapan publik sehari-hari.
Perubahan ini menandakan bahwa isu PI telah melampaui batas diskursus teknokratis. Ia berubah menjadi isu legitimasi, di mana publik tidak hanya mempertanyakan aspek legalitas, tetapi juga keadilan distribusi manfaat migas bagi daerah.
Menanti Klarifikasi dan Jalan Keluar
Hingga kini, belum ada pernyataan komprehensif yang menjawab keseluruhan kritik sejak laporan 2020 hingga aksi spanduk 2026. Kondisi tersebut membuat polemik ADS tetap berada dalam status “pertanyaan terbuka”.
Dalam praktik tata kelola publik, situasi seperti ini biasanya menuntut langkah korektif yang lebih transparan, seperti audit independen, rekonstruksi kronologi kebijakan, dan komunikasi publik yang konsisten. Tanpa itu, isu berpotensi terus berulang dalam siklus laporan, sunyi informasi, dan tekanan sosial.*Ek4