BOJONEGORO (vokalnews.com) – Ada sesuatu yang ganjil ketika kita memandang wajah Bojonegoro hari ini. Di bawah pijar lampu jalan yang semakin terang dan hamparan aspal yang kian mulus hingga pelosok desa, tersimpan bayang-bayang buram yang jarang kita akui bersama: masa depan anak-anak yang dipaksa berlari sebelum waktunya.
Kemajuan fisik hadir begitu nyata, namun cermin publik memantulkan pertanyaan yang jauh lebih sunyi – untuk siapa semua pembangunan itu sebenarnya ditujukan?
Infrastruktur Megah dan Realitas yang Terabaikan
Kita kerap membanggakan gedung-gedung yang menjulang dan jembatan yang membelah bengawan. Namun sebuah daerah tidak benar-benar sedang membangun apabila di sudut-sudut kampungnya, 325 anak kehilangan binar sekolah karena harus menukar tas ransel dengan beban rumah tangga di usia yang terlalu dini.
Di hadapan beton yang kokoh, realitas ini menjadi ironi. Pembangunan fisik dipercepat, sementara pembangunan manusia tertatih.
Beton yang Kuat, Jiwa yang Rapuh
Pelayanan publik sering diukur dari seberapa cepat jalan diperbaiki atau seberapa megah kantor dinas berdiri. Padahal, pelayanan yang paling hakiki adalah memastikan seorang anak usia 12 tahun tetap bisa memeluk mimpinya di ruang kelas, bukan memeluk kecemasan di meja pelaminan.
Ketika 57 kasus perceraian dini muncul ke permukaan, itu bukan sekadar data sosial. Ia adalah retakan besar pada cermin publik, penanda bahwa infrastruktur kemanusiaan kita sedang tidak baik-baik saja.
Kejujuran di Balik Angka Statistik
Sering kali kita merasa lega ketika laporan administratif menunjukkan angka yang “menurun”. Namun pelayanan publik yang jujur bukanlah soal kosmetika statistik. Kejujuran sejati adalah keberanian untuk mengakui bahwa setiap dispensasi kawin yang terbit adalah satu kegagalan kolektif dalam melindungi masa depan anak. Jika pembangunan infrastruktur hanya menjadi panggung sandiwara, maka jalan yang mulus tak akan berarti apa-apa ketika langkah kaki anak-anak kita justru tertatih karena dipaksa dewasa sebelum waktunya.
Pantulan Harapan
Cermin publik hari ini memanggil kita untuk menoleh ke dalam. Bahwa membangun daerah bukan sekadar menghabiskan triliunan rupiah APBD untuk beton dan aspal, melainkan memastikan tidak ada lagi kursi sekolah yang kosong karena pemiliknya harus menanggung duka di usia belia.
Sebab kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari halusnya jalanan, melainkan dari seberapa aman anak-anaknya melangkah menuju masa depan tanpa harus terburu-buru oleh keadaan.