“Rumah adalah benteng terakhir harga diri sebuah keluarga, bukan papan iklan ketidakberdayaan. Menanggapi maraknya praktik stikerisasi yang meresahkan warga, desakan untuk melakukan moratorium (penghentian) kebijakan ini semakin menguat. Berikut adalah pernyataan sikap resmi kami yang menuntut pengembalian kedaulatan martabat rakyat Bojonegoro.”
STOP “MISKINKAN” HARGA DIRI RAKYAT:
VOKALNEWS DESAK PEMKAB BOJONEGORO CABUT KEBIJAKAN STIKERISASI KEMISKINAN
BOJONEGORO (vokalnews.com) – Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” di dinding rumah penduduk Bojonegoro memicu gelombang kritik tajam. Praktik yang dinilai sebagai bentuk poverty shaming (mempermalukan orang miskin) ini dianggap sebagai kemunduran peradaban di tengah klaim Bojonegoro sebagai kota cerdas (Smart City) dengan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) peringkat 6 Nasional.
Menurut Seorang ahli kebijakan publik dan berfokus pada 10 Hak Dasar Rakyat (yang tidak mau disebut Namanya), menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan teknis pendataan, melainkan “Kekerasan Simbolik” yang dilegalkan oleh negara.
“Menempelkan label miskin di dinding rumah warga adalah cara malas birokrasi dalam mengelola data. Di era Big Data, seharusnya sistem yang bekerja memvalidasi, bukan tembok yang dipaksa bicara. Ini adalah penghinaan terhadap martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi,” tegasnya.
Tiga Alasan Mengapa Stikerisasi Harus Dihentikan:
- Membunuh Mentalitas Generasi Muda: Anak-anak yang tumbuh di rumah dengan label “Keluarga Miskin” akan memikul beban psikologis dan stigma seumur hidup. Ini adalah sabotase terhadap kualitas SDM Bojonegoro di masa depan.
- Akurasi Semu: Rasa malu tidak bisa menjadi indikator validitas ekonomi. Banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru menolak bantuan karena enggan martabatnya diinjak, sementara yang pragmatis tetap bertahan.
- Pengabaian Solusi Digital: Bojonegoro memiliki anggaran yang sangat cukup untuk membangun Registri Sosial yang Bermartabat (Dignified Social Registry)—sistem data terintegrasi yang bisa memvalidasi kekayaan melalui data PLN, Samsat, dan kepemilikan aset tanpa perlu mempermalukan warga secara fisik.
Alternatif Solusi: “ Registri Sosial yang Bermartabat (Dignified Social Registry)“
Sebagai alternatif, perlu adanya inisiasi draf Peraturan Bupati (Perbup) baru yang mengatur sistem “Graduasi Bermartabat”. Alih-alih menghukum dengan stiker, pemerintah seharusnya memberikan insentif dan penghargaan bagi warga yang secara sukarela keluar dari zona bantuan.
“Kita menagih muruah negara. Keadilan sosial bukan hanya tentang seberapa banyak bantuan yang tersalurkan, melainkan tentang seberapa tegak martabat rakyat dijaga. Jangan sampai APBD yang besar justru digunakan untuk membeli stiker yang melukai hati rakyat sendiri,” tambahnya.*Yans212
Sudah saatnya masyarakat, aktivis, dan akademisi mendorong lahirnya draf kebijakan alternatif ini agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera melakukan moratorium (penghentian) stikerisasi dan beralih ke pendataan digital yang lebih manusiawi.
Yayan Sunarya
Pemimpi Redaksi vokalnews.com
#BojonegoroBermartabat #StopPovertyShaming #KeadilanTanpaStigma
“Setujukah Anda stiker ‘Keluarga Miskin’ diganti dengan sistem pendataan digital rahasia?”
tulisan jawaban anda pada kolom komentar.