BOJONEGORO (vokalnews.com) – Status Kabupaten Bojonegoro sebagai “juara” sisa anggaran nampaknya belum akan berakhir. Menjelang tutup tahun anggaran 2025, realisasi belanja APBD Bojonegoro masih tertatih di angka 65 persen, menyisakan dana jumbo sebesar Rp. 2,7 triliun yang terancam menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Data Teknis: Jauh dari Target 100 Persen
Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro per Sabtu (20/12/2025) menunjukkan potret buram serapan anggaran. Dari total pagu raksasa Rp. 7,8 triliun, Pemkab baru mampu membelanjakan Rp. 5,09 triliun atau sekitar 65,11 persen.
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, mengakui sulitnya mengejar penyerapan penuh di sisa waktu yang tinggal hitungan jari. Pemkab bahkan hanya berani mematok target moderat sebesar 70 persen hingga akhir tahun.
“Serapan di angka 65,11 persen per Sabtu (20/12). Angka akhirnya nanti di Januari, harapannya tembus 70 persen,” ungkap Anie saat dikonfirmasi.
Ironi Belanja Bansos dan Subsidi
Yang paling menyedot perhatian adalah rendahnya serapan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil:
- Belanja Bansos: Baru terserap 50,96% (Rp. 87 Miliar dari pagu Rp. 170,8 Miliar).
- Belanja Subsidi: Hanya terealisasi 17,40% (Rp. 34,8 Juta dari Rp. 200 Juta).
- Belanja Hibah: Bertahan di angka 64,18%.
Keterlambatan serapan pada pos bansos dan subsidi ini memicu pertanyaan besar: Mengapa di tengah kapasitas fiskal yang melimpah, bantuan untuk rakyat justru tersendat di jalur birokrasi?
Kinerja Menurun Dibanding Tahun Lalu
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja keuangan Bojonegoro tahun ini mengalami penurunan signifikan. Pada akhir 2024, Pemkab mampu menyerap Rp. 6,5 triliun dari APBD Rp. 8,2 triliun. Tahun ini, dengan APBD yang lebih kecil (Rp. 7,8 Triliun), daya serap justru melemah ke angka Rp. 5,09 triliun.
Bahaya “Belanja Kebut Semalam”
Munculnya selisih data antara klaim pimpinan daerah dengan data teknis BPKAD mengindikasikan adanya tekanan untuk melakukan penyerapan anggaran secara masif di menit-menit terakhir (last minute spending).
Secara manajerial, belanja yang menumpuk di akhir tahun berisiko tinggi terhadap kualitas proyek dan akuntabilitas. Uang sebesar Rp. 2,7 triliun yang tidak terserap ini adalah kerugian oportunitas bagi rakyat Bojonegoro. Dana tersebut seharusnya bisa menggerakkan ekonomi lokal, namun kini nasibnya hanya akan menjadi angka mati di rekening kas daerah sebagai SiLPA 2025.
Vokalnews akan terus mengawal laporan akhir serapan ini pada Januari mendatang untuk melihat sejauh mana “janji” 70 persen itu terwujud.*Yans212